"SELAMAT MALAM TAPANULI"
(Menyimak berita seputar pertapakan kantor pubati Tapsel)
_______________________________________________________________
Sumatera Utara Sabtu, 28 Mei 2011 08:08 WIB
(Menyimak berita seputar pertapakan kantor pubati Tapsel)
_______________________________________________________________
Sumatera Utara Sabtu, 28 Mei 2011 08:08 WIB
Pemindahan Ibukota Tapsel ke Sipirok
MedanBisnis – Tapanuli Selatan. Pemkab Tapsel akan membangun sarana dan prasana perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) di Kecamatan Sipirok secara bertahap, yang nantinya menjadi ibukota baru kabupaten itu. Hal ini terkait telah keluarnya Kepmenhut No 244/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok seluas 271,10 hektare untuk pembangunan pertapakan kantor.
"Kita akan membangun kantor bupati dan sarana dan prasarana pemerintahan lainnya secara bertahap, karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dilakukan sekaligus. Areal lokasi perkantoran yang sudah dilepaskan Menhut seluas 271,10 hektare berada di wilayah Sipirok, sekitar Tolang," ujar Bupati Syahrul M Pasaribu.
Hal itu dikatakan Bupati dalam konferensi pers, usai rapat dengan unsur muspida plus, di kantor bupati, Jalan Kenanga, Sidimpuan, Kamis (26/5). Rapat digelar terkait terbitnya Kepmenhut No 244/2011 itu.
Menurut Bupati, terkendalanya pemindahan Kantor Bupati Tapsel dari Padangsidimpuan ke ibukota Sipirok selama ini karena persoalan pelepasan lahan. Dengan keluarnya Kemenhut ini, maka proses pemindahan ibukota sudah bisa dimulai.
“Pemkab Tapsel tetap patuh dan taat azas atas terbitnya UU No 37/38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Paluta dan Palas, yang didalamnya juga diatur ibukota Tapsel sebagai kabupaten induk. UU tersebut memerintahkan pemindahan kantor pusat pemerintahan ke daerah baru ke Sipirok,” kata Bupati.
Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut ini mengatakan, terbitnya Kepmenhut No 244/2011 ini didahului dengan terbitnya Kepmenhut No 243/2011 tentang kawasan hutan pengganti seluas 277 hektare di wilayah Batang Toru.
Ia menjelaskan, dari 271,10 hektare yang dibebaskan Menhut untuk pertapakan Kantor Bupati Tapsel itu, sekitar 134 hektare akan dibangunan gedung perkantoran, 79 hektare tetap dipertahankan sebagai hutan pinus, sisanya untuk dilakukan rehabilitasi dan reboisasi terhadap areal 62 hektare yang tidak berhutan.
"Semangat Pemkab Tapsel untuk pindah ke wilayah Sipirok sama dengan semangat Muspida plus," ucapnya.
Syahrul menjelaskan, sebelum terbitnya Kepmenhut No 244/2011 ini, berbagai pembahasan atas usul dan aspirasi masyarakat sudah dilakukan, seperti usulan agar pertapakan di sekitar Simago-Mago, ternyata statusnya masuk kawasan hutan. Ada juga usulan yang tidak masuk kawasan hutan, yaitu arah sekitar Bulu Mario, Sipirok tapi kondisi geografisnya rawan longsor.
"Kalau ada pro dan kontra dalam hal ini, merupakan sebuah dinamika dan itu biasa, karena kami harus berpikir. (ikhwan nasution)
Selamat Malam...!
__________________________________________________________________
Sejak diposting sampai 22 Agustus 2012 dilihat 45 kali
Hal itu dikatakan Bupati dalam konferensi pers, usai rapat dengan unsur muspida plus, di kantor bupati, Jalan Kenanga, Sidimpuan, Kamis (26/5). Rapat digelar terkait terbitnya Kepmenhut No 244/2011 itu.
Menurut Bupati, terkendalanya pemindahan Kantor Bupati Tapsel dari Padangsidimpuan ke ibukota Sipirok selama ini karena persoalan pelepasan lahan. Dengan keluarnya Kemenhut ini, maka proses pemindahan ibukota sudah bisa dimulai.
“Pemkab Tapsel tetap patuh dan taat azas atas terbitnya UU No 37/38/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Paluta dan Palas, yang didalamnya juga diatur ibukota Tapsel sebagai kabupaten induk. UU tersebut memerintahkan pemindahan kantor pusat pemerintahan ke daerah baru ke Sipirok,” kata Bupati.
Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut ini mengatakan, terbitnya Kepmenhut No 244/2011 ini didahului dengan terbitnya Kepmenhut No 243/2011 tentang kawasan hutan pengganti seluas 277 hektare di wilayah Batang Toru.
Ia menjelaskan, dari 271,10 hektare yang dibebaskan Menhut untuk pertapakan Kantor Bupati Tapsel itu, sekitar 134 hektare akan dibangunan gedung perkantoran, 79 hektare tetap dipertahankan sebagai hutan pinus, sisanya untuk dilakukan rehabilitasi dan reboisasi terhadap areal 62 hektare yang tidak berhutan.
"Semangat Pemkab Tapsel untuk pindah ke wilayah Sipirok sama dengan semangat Muspida plus," ucapnya.
Syahrul menjelaskan, sebelum terbitnya Kepmenhut No 244/2011 ini, berbagai pembahasan atas usul dan aspirasi masyarakat sudah dilakukan, seperti usulan agar pertapakan di sekitar Simago-Mago, ternyata statusnya masuk kawasan hutan. Ada juga usulan yang tidak masuk kawasan hutan, yaitu arah sekitar Bulu Mario, Sipirok tapi kondisi geografisnya rawan longsor.
"Kalau ada pro dan kontra dalam hal ini, merupakan sebuah dinamika dan itu biasa, karena kami harus berpikir. (ikhwan nasution)
Selamat Malam...!
__________________________________________________________________
Sejak diposting sampai 22 Agustus 2012 dilihat 45 kali
